| Issue Number : 5604

Rancangan Peraturan OJK tentang Persyaratan Modal Konglomerasi Keuangan: Denda Keterlambatan Pelaporan bagi PIKK Meningkat hingga Rp200 Juta

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) saat ini sedang menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan OJK (“RPOJK”) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang Wajib Membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“KK Wajib PIKK”). Apabila pada akhirnya diberlakukan, RPOJK ini akan menggantikan kerangka peraturan berikut:[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) saat ini sedang menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan OJK (“RPOJK”) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang Wajib Membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“KK Wajib PIKK”). Apabila pada akhirnya diberlakukan, RPOJK ini akan menggantikan kerangka peraturan berikut:[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info