Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan: Perubahan Penting dalam Rancangan terkait Upah, Cuti, Alih Daya, dan Pekerjaan Berbasis Platform Ditetapkan

Presiden Indonesia, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (“UU 27/2026”), sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) No. 168/PUU-XXI/2023 (“Putusan 168/2023”), yang memandang bahwa pembentuk undang-undang perlu menata kembali ketentuan ketenagakerjaan dalam suatu undang-undang tersendiri.[1] Pada saat mulai berlaku, UU 27/2026 sekaligus mencabut dan menggantikan kerangka hukum berikut:[2]