Kerangka Baru Reforma Agraria: Keputusan Lembaga yang Mengikat, Pembekuan Sementara Perizinan, dan Kompensasi yang Layak bagi Pemegang Hak yang Tidak Terkait dengan Konflik

Presiden, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah mengesahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (“UU 10/2026”), yang memberikan landasan hukum setingkat Undang-Undang bagi pelaksanaan reforma agraria setelah selama bertahun-tahun diatur melalui peraturan di bawah Undang-Undang.^[1] UU 10/2026 melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, fragmentasi sektoral, dan lemahnya penyelesaian konflik agraria.^[2]